Ratusan Eks Diplomat Eropa Desak Penghentian Kerja Sama Militer dengan Israel
By Admin
Ilustrasi
nusakini.com, Ratusan mantan diplomat senior dari Inggris dan Prancis secara resmi mendesak penghentian kerja sama militer serta perdagangan dengan Israel pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Desakan tersebut ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Inggris Andy Burnham dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui sebuah surat terbuka.
Seruan ini ditandatangani oleh 102 tokoh diplomatik, yang terdiri atas 52 mantan perwakilan Prancis dan 50 pensiunan pejabat Inggris. Mereka menilai kebijakan perluasan permukiman yang terus berlanjut diduga kuat akan menghapus peluang pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Mantan Duta Besar Inggris untuk Timur Tengah, Nicholas Hopton, menyatakan bahwa langkah ini diambil berdasarkan evaluasi berbagai lembaga independen. "Istilah-istilah hukum dalam surat tersebut bukan diciptakan oleh para diplomat, melainkan merujuk pada penilaian lembaga internasional, badan-badan PBB, dan para ahli independen," tegas Hopton.
Para diplomat ini secara khusus menyoroti proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang dinilai paling berisiko memutus wilayah geografis Palestina. Tindakan pembangunan di koridor strategis itu dilaporkan dapat menyulitkan prospek perdamaian yang berkelanjutan antarpihak.
Mantan Duta Besar Inggris untuk Libya, Peter Millett, menambahkan bahwa sanksi ekonomi kini lebih dibutuhkan daripada sekadar teguran lisan. "Pernyataan kecaman yang berulang tidak lagi memadai sehingga London dan Paris harus menggunakan perdagangan, kerja sama militer, bantuan kemanusiaan, dan diplomasi sebagai instrumen tekanan," ucap Millett.
Penangguhan kesepakatan dagang bilateral dan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel menjadi salah satu rekomendasi utama dalam dokumen tersebut. Kendati demikian, pembekuan kerja sama komprehensif di tingkat Eropa diketahui masih membutuhkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.
Selain menekan kebijakan Israel, para mantan diplomat ini juga memberikan kritik terhadap struktur pemerintahan Palestina saat ini. Mereka menyebut reformasi politik dan pemilihan umum yang demokratis sangat mutlak diperlukan demi membangun negara yang taat hukum.
Isu akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza turut menjadi sorotan utama dalam surat terbuka yang dirilis pada akhir pekan ini. Prancis dan Inggris diminta memastikan badan-badan PBB dapat mendistribusikan bantuan medis maupun logistik tanpa adanya hambatan di lapangan.
Data dari Kementerian Kesehatan Gaza hingga 22 Agustus 2026 mencatat lebih dari 72.000 warga diduga tewas sejak eskalasi konflik bermula pada Oktober 2023. Angka korban tersebut diyakini masih terus diperbarui karena akses verifikasi independen oleh pihak internasional belum terbuka sepenuhnya hingga kini.
Israel sendiri secara tegas membantah tuduhan genosida dan berulang kali menyatakan bahwa operasi militer mereka murni menargetkan kelompok Hamas. Proses hukum terkait dugaan pelanggaran konvensi internasional ini saat ini masih bergulir dan belum mencapai putusan akhir di Mahkamah Internasional. (*)